Ospek Unsoed

Ospek Unsoed
Ospek fakultas

Saya mulai kuliah di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada bulan Agustus 2013. Sebagaimana seorang mahasiswa baru, saya mengikuti rangkaian kegiatan ospek. Ternyata ospek ini dibagi menjadi dua: ospek universitas, dan ospek fakultas.

Pada hari pertama ospek, yaitu ospek universitas, saya bergabung dalam kelompok 39. Kami ditugaskan untuk membawa tiga buah buku bekas untuk disumbangkan, membuat yel-yel kelompok, dan membuat tulisan. Tulisan yang harus dibuat adalah tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan kalau kami jadi presiden.

Entah apa tujannya, akhirnya saya menulis juga. Dan inilah tulisan saya:

Andai Aku Jadi Presiden

Jika melihat judul di atas, rasanya saya seperti terlempar kembali ke masa-masa sekolah dasar di mana ketika saya ditanya “kalau sudah besar mau jadi apa?”, dengan pemikiran polos seorang anak tujuh tahun, saya menjawab sigap, “mau jadi presiden!”. Yang ada dalam pikiran saya saat itu adalah, menjadi presiden itu enak, ke mana-mana selalu dikawal paspampres, tiap hari bisa menikmati istana yang begitu megah, dan kalau melewati lampu merah pun bisa jalan terus alias bebas hambatan, dihormati oleh semua orang, dan lain-lain. Tidak apa-apa. Namanya juga bermimpi, paling tidak harus setinggi-tingginya, mubazir kalau bermimpi hanya jadi kepala desa atau PNS. Nanggung!

Akan tetapi jika seandainya saya ditawari jadi presiden, mungkin saya akan berpikir seribu kali, dan ketika saya sampai pada pikiran saya yang ke-1000, pada akhirnya saya akan menjawab, “tidak”. Bukan karena saya pesimis, tapi setelah tahu tugas-tugas presiden yang begitu banyak, saya rasa menjadi presiden bukanlah pekerjaan impian. Tanggung jawabnyapun sangat besar.

Namun jika seandainya saya menjadi presiden, seandainya lho, ya, salah satu hal yang akan saya lakukan adalah menghentikan program Keluarga Berencana (KB), karena menurut saya itu kurang efektif. Tiga dekade setelah program ini pertama kali disosialisasikan, sampai sekarang, permasalahan ledakan penduduk belum juga tuntas. Lalu harus menunggu berapa lama lagi?

Program ini tidak efektif karena sebetulnya permasalahannya bukan terdapat pada jumlah penduduk, tapi pada pemerataan pembangunan. Contoh sederhananya adalah kota Jakarta. Provinsi dengan luas hampir 700 KMitu memiliki penduduk hampir 11 juta jiwa. Coba bandingkan dengan Kalimantan Timur yang luasnya 200 kali lipat dari Jakarta namun hanya memiliki penduduk 3600 jiwa. Sangat jauh sekali perbedaannya. Seakan Indonesia ini cuma pulau Jawa saja. Terlalu Jawa-sentris.

Mungkin satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah karena faktor topografi yang terlampau ekstrem. Itu pun kalau memang benar alasannya begitu, toh masih banyak daerah di pulau Jawa yang memungkinkan untuk dijadikan pemukiman. Sumber daya alamnya pun lebih melimpah ketimbang Jakarta. Lalu mengapa penduduk Jakarta bisa sebanyak itu? Dengan predikatnya sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor BUMN, pusat bisnis, politik, budaya, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor itulah yang ‘menarik’ orang-orang datang ke Jakarta.

Dari tahun ke tahun, penduduk Jakarta terus bertambah sementara luas wilayahnya tetap segitu-gitu aja. Solusinya? KB? Tentu bukan. Idenya adalah bagaimana membuat ‘faktor-faktor penarik’ yang ada di Jakarta itu juga terdapat di daerah-daerah sehingga orang-orang tak perlu lagi datang ke Jakarta dan ikut melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Butuh waktu yang tidak sebentar memang, akan tetapi setidaknya saya pikir itu lebih bijak ketimbang mengikuti program KB. Karena semua orang mempunyai hak yang sama untuk mempunyai anak lebih dari dua, pun mereka juga punya hak untuk membatasi jumlah anak mereka, tetapi bukan karena ikut program KB.

Satu hal lagi di mana saya menaruh kekhawatiran besar terhadapnya, yaitu korupsi. Sudah sejak zaman dulu, negara ini sudah digerogoti. Mungkin banyak dari kita, termasuk saya yang sebelumnya berpikir bahwa lebih enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Zaman Pak Harto tidak ada korupsi, tidak seperti sekarang.

Ehem.. Begini, bedakan antara tidak ada korupsi, dan korupsi tidak pernah diberitakan. Zaman dulu juga ada korupsi, bahkan banyak. Hanya saja tidak ada yang berani memberitakan. Kalau sampai ada yang memberitakan, maka antara wartawannya yang terancam, atau medianya yang dibredel.

Korupsi adalah organized crime yang jaringannya sudah menyebar di tubuh negara ini. Sangat rapi dan sistematis. Oleh karenanya, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya oleh KPK, karena ini adalah masalah kita bersama. Ini adalah negara kita, rumah kita, kita tidak perlu menunggu pemerintah atau KPK untuk membereskan kasus ini. Kalau kita sudah merasa bahwa Indonesia adalah rumah, ya kitalah yang harus membereskannya, kita yang melawan korupsi itu. Tidak perlu menunggu orang banyak, mulailah dari yang kecil. Karena saya yakin, perubahan besar itu berawal dari kelompok kecil yang begitu menginginkan perubahan.

******

Sampai di situ tulisan saya, kemudian saya print-out. Dan setelah saya kumpulkan, saya tidak tahu lagi nasibnya bagaimana.

Leave a Reply