Hukum Peternakan Ayam di Indonesia dan Akibat Jika Melanggarnya

Dalam aturan hukum peternakan ayam di Indonesia, pemilihan lokasi adalah salah satu hal yang harus kita pertimbangkan secara matang. Terlebih lagi jika kita memilih membangunnya di wilayah kawasan perumahan yang padat penduduk.

Mungkin kita harus berpikir kembali untuk membangun usaha peternakan kita tersebut.

Biasanya, memang disarankan kepada peternak untuk membangun peternakan ayamnya di kawasan yang memang dikhusukan untuk itu, atau dengan kata lain adalah di kawasan pedesaan yang penduduknya sedikit atau malahan tidak ada sama sekali.

Tapi jika memang kita tidak memiliki lokasi lain dengan alasan dana yang terbatas, maka kita harus memikirkan akibat hukum yang ditimbulkan, dalam hal ini adalah hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan hukum dari pemilihan lokasi peternakan ayam tersebut.

Hukum Peternakan Ayam di Indonesia

hukum peternakan ayam di indonesia

hukumonline.com

Ditinjau dari segi hukum perdata, permasalahan hukum yang perlu diperhatikan adalalah, gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dengan dampak negatif yang ditimbulkan dan peternak akan diminta bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ayam ternaknya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa peternak sebagai pemilik ayam bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewan yang dipelihara, yakni ayam yang menimbulkan polusi suara maupun keresahan warga akibat kandang ayam yang tidak bersih di sekitar perumahan.

Sebagai pihak yang merasa terganggu dan dirugikan, warga perumahan yang di lingkungannya terdapat peternakan ayam dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum kepada Anda sebagai akibat didirikannya kandang ayam.

Dengan ancaman sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Untuk besaran ganti rugi yang harus diganti oleh peternak ayam adalah tergantung tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Selain aturan hukum perdata di atas, ada hal lain yang harus diperhatikan oleh peternak ayam:

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peternakan pada umumnya.

Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009).

Dalam UU 18/2009, dikenal Izin Usaha Peternakan, yaitu izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang wajib dimiliki oleh perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu [lihat Pasal 29 ayat (3) UU 18/2009].

Namun, jika usaha yang dibangun teman-teman peternak tidak mencapai skala usaha (dengan besaran tertentu), makan peternak akan diwajibkan kewajiban yang ada pada Pasal 29 ayat (2) UU 18/2009.

Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Tanda Daftar Usaha Peternakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Pemberian Daftar Usaha Peternakan ini, nantinya akan didukung oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang telah ditunjuk untuk melakukan pembinaan terhadap peternakan rakyat di daerahnya.

Demikianlah tulisan kali ini tentang hukum peternakan ayam di Indonesia, semoga dapat bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Bagikan:

One Response

  1. indah nuria Savitri May 13, 2017

Leave a Reply